Minta Bupati Patuhi Surat Edaran Mendagri

Ditulis oleh Mingguan BAKINNews
Senin, 03 Desember 2012 06:46
Minta Bupati Patuhi

Surat Edaran Mendagri

Karimun (Kepri), BAKINNews—Rencana Pemerintah Daerah bakal melakukan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai Perda yang telah disahkan Tahun 2011 kemarin. Pemkab Karimun saat ini telah berencana akan melakukan mutasi pejabat Eselon IV, III dan II.

Aroma mutasi yang berhembus tentang adanya mutasi tersebut dilingkungan pemerintahan Pemkab Karimun, terus dipantau oleh segenap lembaga masyarakat. Disebabkan, mutasi para pejabat Eselon IV, III dan II sangat berpengaruh didalam kredibilitas dan profesional terhadap Kepala Daerah dan juga bagi kemajuan daerah. Kinerja para SKPD merupakan cermin dari kinerja Kepala Pemerintahan Daerah, dalam membuktikan janji-janji yang telah dituangkan oleh Kepala Daerah, pada saat mereka mencalonkan sebagai Kepala Daerah.

Untuk itu, para SKPD yang bakal menduduki sebuah jabatan di Eselon IV, III dan II harus sesuai dengan basic ilmu dari pendidikan mereka yang ada, The Right Man On The Right Place, dan mereka yang bakal diangkat serta harus belum pernah dihukum pidana terhadap kasus apapun dan telah berkekuatan hukum tetap dan terlebih lagi kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), terang Djurial Sekretaris Fb Laskar Merah Putih Marcab Karimun pada BAKINNews dan itu mengacu sesuai surat edaran Mendagri nomor : 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan larangan bagi mantan pejabat yang pernah terkena pidana.

Menurut Djufrial lagi kemampuan dan latar belakang pendidikan yang disandang oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini, dinilai mereka cukup banyak telah menamatkan SI hingga S3 hal ini bisa menjadi acuan dan bukti nyata masih banyak para pejabat baik Eselon IV, III dan II yang punya kemampuan masih antri belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukan kemampuan mereka dari ilmu yang telah mereka terima, ujarnya.

Hal yang sama juga di sampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Kepri (LSM PKA PPD) Ismail pada Bakinnews, menurutnya, penyusunan SOTK dilingkungan Pemerintah Daerah terhadap mutasi  pejabat Eselon IV, III dan II yang bakal akan ditempatkan, jangan hanya dipandang pada jenjang kepangkatan saja, namun kemampuan dan keprofesionalan serta moralitas perlu menjadi perhatian oleh Kepala Daerah.

Serta penyusunan SOTK tidak menjadi SKPD terlalu gemuk, guna meefisienkan pengunaan anggaran daerah agar tidak terjadi pemborosan, nantinya SKPD di bentuk harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, ujarnya. BIN Hendri

Sumber : Bakin News

Merdeka NKRI Harga Mati..Semoga Sukses

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s