Kontraktor Duga ada Pungli dan Korupsi di Dinas PU Karimun

KARIMUN, TRIBUN – Keresahan sejumlah kontraktor di Kabupaten Karimun terhadap kinerja dinas pekerjaan umum (Dinas PU) Karimun tampaknya sudah mencapai batas akhir. Ketidakpuasan atas dugaan pungutan liar dan korupsi di tubuh dinas tersebut berakhir dengan tuntutan agar Abu Bakar Kepala Dinas P segera mundur dari jabatannya.

Hal ini disampaikan belasan kontraktor yang tergabung dalam aliansi pengusaha jasa konstruksi saat aksi unjuk rasa di depan gedung Pemkab Karimun, Senin (9/4). “Tuntutan kami sampai akhir hanya satu. Ir Abu Bakar MT mundur,” ujar Samsul selaku Kordinator Aksi dalam orasinya tersebut.

Selain menyalurkan aspirasi para pengunjuk rasa juga melakukan pelemparan telur dan tomat busuk ke arah gedung Sekretariat Pemkab Karimun. Aksi ini membuat beberapa bagian tembok gedung kantor tersebut kotor dan mengundang pegawai turut menyaksikan aksi unjuk rasa tersebut. Sementara itu aggota polisi dan Satpol PP yang berjaga tampak hanya bisa diam saja melihatnya.

Sebenarnya tuntutan pengunjuk rasa sebelumnya saat aksi serupa, Rabu (4/4 ) lalu, kontraktor hanya menuntut agar Ketua Panitia Lelang Cahyo mundur dari jabatannya. Tuntutan ini karena Cahyo diduga telah melakukan praktik korupsi pada proses lelang proyek pembangunan Kantor Camat Moro senilai Rp 2,4 Miliyar

Hanya saja karena tuntutan tersebut tidak diindahkan, maka tuntutan membias menjadi tuntutan mundurnya Abu Bakar MT. Salah seorang pengunjuk rasa Haryono Zuhri mengatakan tetapnya adanya dukungan terhadap Cahyo membuktikan kalau dugaan praktik korupsi di dinas PU menguat.

“Kalau orang-orang seperti ini dan orang seperti Ir Abu Bakar MT masih bercokol, kita akan terus mendapatkan perilaku korupsi seperti ini. Tentunya kita tidak mau anak cucu kita berhubungan dengan pejabat seperti ini,” kata Haryono Zuhri dalam orasinya.

Sebenarnya sebelum berunjuk rasa, para pengunjuk rasa sudah akan dimediasi oleh Pemkab Karimun. Sayangnya, mediasi itu justeru dipimpin Abu Bakar sendiri, sehingga kontraktor menolaknya dengan tegas.

“Kami menuntut ke sini meminta bupati mengeluarkan SK pemberhentian Ir Abu Bakar. Bukan mau dirunding oleh Abu Bakar. Kami menolaknya karena kami khawatir kami ikut terlibat dalam praktik kongkalikong,” tegas Haryono Zuhri menambahkan dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta agar Bupati Karimun Nurdin Basirun  tidak memberikan perlindungan kepada bawahannya yang diduga melakukan praktik tidak terpuji. “Kita tahu, permintan fraksi-fraksi di dewan saja tidak diindahkan bupati agar Abu Bakar diberhentikan. Tapi kalau tuntutan kami kali ini tidak diindahkan kami akan menurunkan massa lebih banyak lagi,” kata Haryono Zuhri masih dalam orasinya.

Setelah sekitar empat jam berorasi para pengunjuk rasa bergeming walau gerimis sempat menyirami mereka. Setelah mengetahui ketidakkehadiran Nurdin karena sedang di luar kota, akhirnya pengunjuk rasa memilih bubar. “Tapi setelah pak Bupati pulang, kami akan turun lagi menuntut Abu Bakar mundur,” kata Kemi seorang pengunjuk rasa kepada Tribun usai aksi tersebut. (msa)

Editor : dedy suwadha
Sumber : Tribun News Batam

Merdeka NKRI Harga Mati..Semoga Sukses

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s